Cagar Budaya
Arsitek Harus Punya Sertifikat

Bandung, Kompas - Para arsitek di Kota Bandung harus memiliki sertifikat dalam berpraktik. Ini untuk menjaga profesionalitas, terutama terkait dengan perlindungan bangunan cagar budaya.

Demikian kata pakar hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusup, dalam acara Konsultasi Publik Draf Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Hotel Papandayan, Kamis (22/11). "Lembaga arsitek harus berakreditasi dan arsiteknya pun harus memiliki sertifikat," katanya.

Asep menjelaskan, akibat para arsitek di Bandung tidak memiliki sertifikat, sedikitnya 200 bangunan bersejarah yang layak menjadi cagar budaya rusak. Sebab, para arsitek yang merehabilitasi, merenovasi, atau memugar bangunan bersejarah itu tidak memahami aturan atau sengaja melanggarnya.

Dengan adanya akreditasi dan sertifikasi, menurut Asep, arsitek harus patuh dengan peraturan konservasi bangunan cagar budaya. Jika tidak patuh, akreditasi dan sertifikatnya dapat dicabut. "Untuk memperoleh sertifikat, arsitek harus memahami dan memiliki komitmen terhadap peraturan cagar budaya. Di Jakarta dan Surabaya, akreditasi dan sertifikasi arsitek sudah diberlakukan," papar Asep.

Widjaja Martokusumo dari Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage) mengatakan, sering kali timbul konflik antara kepentingan cagar budaya dan kepentingan pribadi pemilik bangunan. Salah satu pemecahannya, pemilik bangunan diajak berdialog untuk diberi pengertian bahwa selain fungsi privat, bangunan juga memiliki fungsi publik.

Bangunan cagar budaya tidak selamanya harus dibiarkan teronggok, tetapi bisa dimanfaatkan secara ekonomis. "Seperti Factory Outlet (FO) Heritage. Secara fisik, baik bangunan maupun lanskapnya tetap terjaga sebagai bangunan cagar budaya, tetapi berfungsi secara ekonomis sebagai FO," katanya.

Sementara itu, Ketua Bandung Heritage Harastoeti DH mengatakan, banyak pemilik bangunan bersejarah yang kurang memahami arti penting bangunan yang dimiliki. Mereka ingin menjual bahkan membongkarnya demi kepentingan finansial.

Untuk itu, dia mengusulkan agar pemilik bangunan cagar budaya yang mau memelihara atau menjaganya diberi insentif. "Itu dapat berupa potongan pajak sehingga meringankan beban pemilik bangunan," kata Harastoeti.

Kepala Subdinas Seni dan Budaya Dinas Pariwisata Kota Bandung Rindu Siswaya menjelaskan, ada 650 bangunan yang diusulkan sebagai cagar budaya. Setelah dinilai, hanya 153 bangunan. Bangunan tersebut dibagi dalam tiga kriteria, yakni kelas utama, kelas madya, dan kelas pratama. "Bangunan cagar budaya tersebut memiliki nilai sejarah, arsitektur, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan umur," kata Rindu. (MHF)

sumber : http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/23/Jabar/ 

Comments (2)

	1. Written by agung on 21-12-2007 22:44 - Guest - IP: 125.163.1.200
	Saya setuju dgn usulan ini,  tapi apa ini merupakan kewajiban seluruh praktisi bidang arsitektur kota Bdg?    thx.  agung samuel Report

	2. Written by krisnaharel on 03-12-2007 10:08 - Guest - IP: 202.146.253.15
	sertifikat n akreditasi? dari IAP, IAI? klo tidak ada di kenakan sanksi apa ? Report

Write Comment

Please keep the topic of messages relevant to the subject of the article. Personal verbal attacks will be deleted. Please don't use comments to plug your web site. Such material will be removed. Just ensure to *Refresh* your browser for a new security code to be displayed prior to clicking on the 'Send' button. Keep in mind that the above process only applies if you simply entered the wrong security code.
Name:
E-mail
Homepage
Title:
BBCode:
Comment:
Code:*
	I wish to be contacted by email regarding additional comments

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved